KONAWE KEPULAUAN – Liga Aktivis Mahasiswa (LAM) INDONESIA resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Kepulauan (Konkep) di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), terkait penunggakan pembayaran honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Konkep tahun 2024 di tiga Kecamatan, (24/11).
Laporan tersebut telah diterima Polda Sultra dan teregistrasi dengan nomor TBL/812/XI/2025/Ditreskrimsus.
Koordinator LAM INDONESIA Ismail mengungkapkan, bahwa penunggakan pembayaran honor PPS terhitung satu Bulan. Dimana, honor terakhir yang semestinya diterima Bulan Januari 2025 namun hingga kini tak kunjung dibayarkan.
“Setiap kami mempertanyakan soal gaji PPS yang belum di bayarkan selalu berkata sabar, gaji sedang di proses. Sementara kami membutuhkan kejelasan soal pembayaran gaji PPS ini,” ujar Ismail yang juga sebagai Ketua PPS di Kecamatan Wawonii Tengah pada Selasa, (25/11/2025).
Ismail menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Konkep nomor 317 tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki masa kerja selama delapan bulan, terhitung sejak 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.
Dikatakannya bahwa, ada lebih seratus PPS yang tersebar di tiga Kecamatan yang belum dibayarkan haknya. Dengan rincian Kecamatan Wawonii Tengah 36 orang, Wawonii Selatan 33 orang dan Wawonii Timur 33 orang. Sementara itu empat Kecamatan Lainya sudah dibayarkan.
“Sebenarnya yang belum dibayarkan gajinya bukan hanya PPS tetapi Sekretariat PPS juga belum dibayarkan. Kalau dengan Sekretariat PPS 204 totalnya,” tutur Ismail
Lebih lanjut, Ismail mengatakan, sebelumnya perwakilan PPS telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan menyambangi kantor KPU Konkep untuk mempertanyakan hal serupah namun, pihak KPU berdalih pasca Pilkada anggarannya telah habis.
Sebelumnya, pada tanggal 19 Mei 2025, Forum Solidaritas PPS dan Sekretariat PPS Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan aksi demonstrasi di kantor KPU Konkep dan pada saat itu diterima oleh komisioner dan Sekretaris KPU Konkep.
“Pada saat aksi di temui oleh salah satu anggota KPU Konkep ia sampaikan, bahwa kondisi keuangan KPU Konkep saat ini habis. tapi mereka akan upayakan cari solusi agar PPS mendapatkan hak,” tandasnya
Ismail berharap, Polda Sultra segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait. (Redaksi).
