KENDARI – Mantan Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abu Hasan, angkat bicara terkait polemik antara anggota DPR RI, Ridwan Bae, dan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra, Ridwan Badallah.
Menurutnya, kritik yang disampaikan Ridwan Bae berkaitan dengan kinerja gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, bukan menyangkut urusan sektor pariwisata.
“Ini anomali. Ridwan Badallah itu kan Kadis Pariwisata. Yang dikritisi Pak Ridwan itu kan bukan pariwisata, tapi terkait dengan kinerja gubernur,” kata Abu Hasan saat ditemui di kediamannya, Jumat (30/10/2026).
Ia mengatakan, pejabat yang lebih tepat memberikan tanggapan terhadap kritik tersebut adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan komunikasi serta kehumasan pemerintah daerah.
“Paling tepatnya Kepala Biro Humas, Juru Bicara atau Kadis Kominfo yang membela Gubernur karena kita punya legal standing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abu Hasan menilai pernyataan Ridwan Bae merupakan bentuk kepedulian seorang wakil rakyat terhadap jalannya pemerintahan di Sultra.
Menurutnya, sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sultra, Ridwan Bae memiliki hak untuk memberikan masukan kepada gubernur, termasuk menyarankan agar lebih sering turun langsung menemui masyarakat.
“Perlu digarisbawahi, Pak Ridwan itu wakil rakyat. Sah-sah saja memberikan saran kepada gubernur untuk turun ke masyarakat, merekam langsung keresahan masyarakat,” sebutnya.
Mantan Bupati Buton Utara itu juga menegaskan bahwa Ridwan Bae tidak sedang menyerang pribadi Andi Sumangerukka (ASR), melainkan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Sultra memiliki kontrak politik dengan masyarakat selama lima tahun masa kepemimpinannya.
Karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap program pemerintahan, terutama janji politik yang belum terealisasi.
Bahkan, menurut Abu Hasan, Ridwan Bae merupakan salah satu tokoh senior yang pernah memimpin daerah di Sultra sehingga wajar apabila memberikan masukan kepada gubernur terkait penyelenggaraan pemerintahan.
“Pak Ridwan tidak menyerang ASR
sebagai anggota DPR RI dapil Sultra wajar mengingatkan Gubernur apalagi beliau mantan kepala Daerah senior di Sultra,” ungkapnya.
Abu Hasan berharap polemik antara kedua tokoh tersebut segera berakhir dan tidak semakin meluas. Ia mengingatkan agar perselisihan di kalangan elite tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Tapi saya berharap polemik ini akan segera terhenti. Karena ada adagium, kalau gajah-gajah berkelahi maka semut-semut di sekitarnya itu akan mati,” tutupnya.
Untuk diketahui, polemik tersebut bermula ketika Ridwan Bae menyampaikan kritik kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat melaksanakan reses di Kabupaten Buton Tengah, Senin (19/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Ridwan Bae menyarankan agar gubernur lebih sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan melihat kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan dari jajaran pemerintah daerah.
Beberapa hari kemudian, Ridwan Badallah mengunggah konten melalui akun TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara, pada Senin (26/10/2026).
Konten tersebut dipersoalkan karena memuat sejumlah diksi seperti “dungu”, “hoaks”, dan “pencuri jati” yang disebut ditujukan kepada Ridwan Bae.
Unggahan itu kemudian memicu reaksi dari sejumlah masyarakat yang bersimpati kepada anggota DPR RI tersebut.
Pada Rabu (28/10/2026), sejumlah simpatisan Ridwan Bae mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sultra di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban Ridwan Badallah.
Di hadapan massa, Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui kekhilafannya dan menyatakan telah menghapus konten yang dipersoalkan dari akun TikTok miliknya.
Penulis: Amin
